Deskripsi PT. PLN (Persero)

1. Tinjauan Tentang Perusahaan Listrik Negara

Pada masa pembangunan sekarang ini kebutuhan akan energi listrik sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Maka untuk melayani kebutuhan energi listrik ini, pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) melaksanakan perencanaan dan pembangunan untuk menyalurkan energi listrik sehingga dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, baik yang berada di pedesaan maupun di kota-kota besar. Agar kebutuhan energi listrik ini tetap bisa dinikmati dan berkesinambungan untuk masa yang akan datang maka pihak PT. PLN (Persero) terus berusaha melaksanakan pembangunan sektor kelistrikan antara lain :

  1. Pusat-pusat pembangkit listrik
  2. Penyaluran energi listrik
  3. Gardu Induk, Gardu Hubung dan Gardu Distribusi
  4. Pendistribusian energi listrik sesuai kebutuhan dan konsumen pengguna jasa     tenaga listrik

Dalam mendistribusikan energi listrik PLN membagi konsumen yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu :

  1. Konsumen Tegangan tinggi seperti PT. Semen Padang Daya 110 MVA (punya Gardu Induk sendiri)
  2. Konsumen Tegangan Menengah seperti PT. Hadist Didong Daya 345 kVA (punya Gardu sendiri)
  3. Konsumen Tegangan Rendah

PT. PLN (Persero) di pimpin oleh seorang Direktur Utama yang berkedudukan di Jakarta. Untuk PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatra Barat di pimpin oleh seorang General Manager yang berkantor di Jl. Wahidin No. 8 Padang dan untuk Rayon Indarung di pimpin oleh seorang Manager yang berkantor di Jl. Rimbo Data, No.5, Cangkeh, Indarung, Padang.

  1. Sejarah Singkat PT. PLN (Persero)

Secara garis besar, sejarah perkembangan PLN berdasarkan pembagian kurun waktu tertentu uang dibagi kedalam 7 periode, yaitu :

  1. Periode sebelum tahun 1943
  2. Periode 1943 – 1945
  3. Periode 1945 – 1950
  4. Periode 1951 – 1966
  5. Periode 1967 – 1985
  6. Periode 1985 – 1993
  7. g.      Periode 1994 – s/d sekarang

 

1)      Periode sebelum tahun 1943

Perusahaan kelistrikan di Indonesia di rintis oleh perusahaan – perusahaan listrik swasta Belanda yaitu oleh pabrik-pabrik dan perusahaan. Melihat kelistrikan untuk umum di nilai menguntungkan, maka muncullah perusahaan-perusahaan listrik milik Belanda seperti :

  1. NV ANIEM
  2. NV GEBEO
  3. NV OGEM
  4. Dan lain-lain (perusahaan listrik yang bersifat lokal)

2)      Periode 1943 – 1945

Pada waktu pendudukan Jepang perusahaan – perusahaan listrik swasta tersebut diakui secara keseluruhan oleh Jepang dan di kelola menurut situasi suatu kondisi daerah tertentu seperti perusahaan listrik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra dan lain-lain.

3)      Periode 1945 – 1950

Perusahaan Listrik dan Gas di rebut dari Jepang dan melalui Ketetapan Presiden RI. No.1 / S.D / 1945 tanggal 27 Oktober 1945, di bentuk Jawatan Listrik dan Gas yang berkedudukan di Yogyakarta.

Pada masa agresi Belanda I Perusahaan Listrik yang dibentuk dengan Ketetapan Presiden di atas dikuasai kembali oleh pemiliknya semula.

Pada masa agresi Belanda II 19 Desember 1948 sebagian besar kantor-kantor Jawatan Listrik dan Gas di rebut oleh pemerintah kolonial Belanda, kecuali daerah Aceh. Tahun 1950 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Jawatan Listrik dan Gas milik pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan perusahaan listrik swasta di serahkan kembali kepada pemiliknya semula sesuai hasil Konfrensi Meja Bundar (KMB).

4)      Periode 1951 – 1966

Jawatan Tenaga membawahi perusahaan negara untuk membangkitkan tenaga listrik (PENUPETEL) dan diperluaskan dengan membawahi juga perusahaan negara untuk distribusi tenaga listrik (PENUDITEL) pada tahun 1952.

Berdasarkan Keppres No. 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang nasionalisasi perusahaan listrik milik bangsa Belanda yaitu jika konsesi perusahaannya telah berakhir. Maka beberapa perusahaan listrik milik swasta tersebut di ambil alih dan digabungkan ke Jawatan Tenaga. Kemudian pada tahun 1958 DPR dan Pemerintah RI menerbitkan Undang-undang tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda.

Kemudian Peraturan Pemerintah RI No. 18 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Penguasa Perusahaan – Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) menangani proses alih kepemilikannya.

Jawatan Tenaga diubah menjadi Perusahaan Listrik Negara melalui Surat Keputusan Menteri PU dan tenaga No. P. 25 / 45 / 17 tanggal 23 September 1958, sedangkan P3LG dibubarkan pada tahun 1959 setelah Dewan Direktur Perusahaan Listrik Negara (DDPLN) terbentuk.

Berdasarkan U.U No.19 tahun 1960 tentang perusahaan negara, melalui Peraturan Pemerintah RI No. 67 tahun 1961 di bentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU PLN) yang mengelola semua perusahaan listrik, gas dan kokkas berada didalam satu wadah organisasi. Untuk mewujudkan UU dan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri PU dan Tenaga pada saat itu menerbitkan Surat Keputusan Menteri PUT No. Ment. 16/1/20, tanggal 20 Mei 1961 yang memuat arahan sebagai berikut :

  1. BPU adalah suatu badan negara yang diserahi tugas menguasai dan mengurus  perusahaan – perusahaan listrik dan gas yang terbentuk badan hukum.
  2. Organisasi BPU PLN di pimpin oleh direksi.
  3. Daerah dibentuk daerah eksploitasi yang terdiri atas :

1)      10 daerah eksploitasi listrik umum (Pembangkit dan Distribusi)

2)      2 daerah eksploitasi khusus distribusi listrik

3)      1 daerah eksploitasi khusus pembangkit listrik

4)      13 PLN eksploitasi proyek-proyek kelistrikan

  1. Daerah eksploitasi khusus distribusi dibagi lebih lanjut menjadi Cabang dan Ranting
  2. Daerah eksploitasi khusus pembangkitan dibagi lebih lanjut menjadi sektor

Tahun 1965 BPU PLN dibubarkan dengan peraturan pemerintah No. 19 dan dibentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Tahun 1966,BPU PLN pada masa Kabinet Ampera, PLN di tempatkan dibawah Direktorat Jendral Tenaga Listrik (DITJEN) di dalam lingkungan Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga (DEPPDAGRI).

5)      Periode 1967 – 1985

Dalam Kabinet Pembangunan I Dirjen Gatrik, PLN dan Lembaga Masalah Ketenaga Kerjaan (LMK) dialihkan ke Departemen PUTL.

LMK ditetapkan dalam pengelolaan PLN melalui Peraturan Menteri PUTL No. 6 / PRT / 1970.

Tahun 1972, PLN ditetapkan sebagai Perusahaan Umum melalui Peraturan Pemerintah No. 18. pemerintah juga memberikan tugas-tugas pemerintahan di bidang kelistrikan kepada PLN untuk mengatur, membina, mengawasi pelaksanaan perencanaan umum bidang kelistrikan nasional, disamping tugas-tugas sebagai perusahaan.

Mengingat kebijaksanaan energi dipandang perlu untuk ditetapkan secara nasional, maka pada Kabinet Pembangunan II dibentuk Departemen Pertambangan dan Energi kemudian PLN serta PGN berpindah lingkungan dari Departemen PUTL ke Departemen Pertambangan di bidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jendral Ketenagaan (1981).

Dalam Kabinet Pembangunan IV Dirjen Ketenagaan diubah menjadi Dirjen Listrik dan Energi Baru (LEB) perubahan nama ini memperjelas tugas dan fungsinya yaitu :

  1. Pembinaan Program Kelistrikan
  2. Pembinaan Pengusahaan Kelistrikan
  3. Pengembangan Energi Baru

Terlihat bahwa tugas-tugas Pemerintahan yang semula dipikul oleh PLN (secara bertahap dikembalikan ke Departemen), sehingga PLN dapat lebih memusatkan fungsinya sebagai perusahaan.

6)      Periode 1985 – 1993

Mengingat tenaga listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara umum serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi secara khusus dan oleh karena itu usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan, dan pengelolaannya perlu ditingkatkan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dengan mutu pelayanan yang baik kemudian dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan di perlukan upaya untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik sehingga menyediakan tenaga listrik terjamin tetapi untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa ketentuan dab perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di bidang ketenagalistrikan, maka bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-undang No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan.

Kemudian sebagai pengejawatan Undang-undang tersebut pemerintah menempatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Berdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di tetapkan bahwa PLN merupakan salah satu pemegang kuasa ketenagalistrikan, berhubung dengan itu maka agar didalam pelaksanaan operasional sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan sesuai dengan makna yang terkandung di dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara.

Peraturan ini merupakan dasar hukum pengelolaan perusahaan umum listrik negara sebagai pemegang kuasa ketenagalistrikan.

7)      Periode 1994 s/d sekarang

Mengingat listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara umum, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1994 tentang peralihan bentuk Perusahaan Listrik Negara (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) serta telah di tanda tanganinya akta notaris Sujipto, SH No. 169 tanggal 30 Juli 1994 tentang Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) Perusahaan Milik Negara atau disingkat PT. PLN (Persero) telah didirikan dengan modal Rp. 63.000.000.000.000,00 (Enam Puluh Tiga Triliun Rupiah) modal yang ditempatkan dan disetor penuh Rp. 13.000.000.000.000,00 (Tiga Belas Triliun Rupiah) segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum Listrik Negara yang ada pada saat pembubaran beralih kepada PT. PLN (Persero).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s